Jakarta (ANTARA) – Peneliti Pusat Riset Korporasi, Koperasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PR KKEK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Komalawati mendorong upaya pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Melalui keterangan di Jakarta, Jumat, Komalawati menyoroti saat ini terdapat banyak wilayah hutan yang terdegradasi, akibat eksploitasi besar-besaran sekaligus perubahan iklim
“Degradasi hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian,” katanya.
Komalawati memaparkan berbagai peraturan terkait rehabilitasi hutan telah dilaksanakan, namun kebanyakan dinilai gagal karena dianggap kurang melibatkan unsur masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi.
Menurut dia, implementasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dapat mengatasi permasalahan tersebut, dimana umumnya rehabilitasi hutan diinisiasi oleh pemerintah, akademisi, maupun organisasi nirlaba.
“Jadi, lebih banyak hanya melibatkan masyarakat pada aspek manajemen di pengelolaan kawasan hutan konservasi,” ujarnya.
Sementara Peneliti PR KKEK BRIN lainnya, Syarif Hidayat mengajukan model penjelasan masalah perhutanan sosial melalui Konsep Community, Government, and Private Partnership (CBPP).
Menurut dia, Konsep CBPP menawarkan model tata kelola hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dimana sinergi berbagai pemangku kepentingan tersebut dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan keuntungan bagi masyarakat.
“Dalam model CBPP yang kami ajukan ini menawarkan model tata kelola hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Lalu koperasi sebagai institusi inti dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan keuntungan bagi masyarakat,” kata Syarif Hidayat.
Terkait hal tersebut, Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN Agus Eko Nugroho menekankan kolaborasi menjadi bagian penting untuk mengelola hutan.
“Studi perhutanan sosial sudah panjang sekali dan tentu model yang akan disajikan memiliki kekuatan baik akademik, empiris, maupun kebijakan. Ini yang harus diberikan sebagai solusi untuk menjaga inklusivitas pembangunan, khususnya masyarakat di sekitar hutan,” tutur Agus Eko Nugroho.