togoenlutte.org, JAKARTA – Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Sekar Banjaran Aji mengakui illegal logging yang masih terjadi karena kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Pulau Papua yang terdiri dari enam provinsi masih majadi sasaran empuk penebangan hutan dan perdagangan kayu ilegal.
Pemerintah pusat dan daerah harus mulai dini mendeteksi aktivitas perdagangan kayu illegal yang bersumber dari penebangan hutan alam.
Maraknya parktik illegal logging ini disinyaliur lemahnya pengawasan pemerintah, sehingga praktek ini terus terjadi dengan mulus dan melegalkan semuanya.
“Kurangnya pengawasan pemerintah, sehingga praktek ini terus terjadi dengan mulus dan melegalkan semuanya.” ujar Sekar kepada redaksi teropongnews.com, Minggu (6/4/2025).
Greenpeace juga menyoroti manfaat yang diterima oleh masyarakat adat tidak sebanding dengan dampak kerusakan hutan. Para mafia kayu biasanya melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat wilayah hutan. Mereka hanya diberi sebagian kecil kompesasi yang dihitung secara kubikasi.
Greeneace mengajak masyarakat adat segera meninggalkan praktik penebangan hutan dan meminta pemerintah segera mengakomodir kebutuhan akibat pengalihan sumber pendapatan dari penjualan kayu.
Demi kelestarian hutan yang masih tersisa ,perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan transparan terhadap para pelaku, terutama pemodal besar sangat diperlukan. Bahkan penegakan hukum harus mengungkap siapa yang mendapatkan keuntungan dari praktik illegal logging tersebut.